Delikfakta.com.Jakarta, 15 Juni 2026 – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha melalui program gotong royong pembangunan infrastruktur. Kali ini, sebanyak 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan batuan di Kabupaten Morowali menyatakan kesiapan mendukung perbaikan ruas jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR).
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Senin (15/6/2026). Puluhan perusahaan tambang yang hadir sepakat membentuk konsorsium untuk mengerjakan perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi salah satu jalur strategis penunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian di Morowali.
Langkah ini melanjutkan pola kolaborasi yang sebelumnya telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program BERANI Lancar, yang berfokus pada peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah.
Sebelumnya, pada 2 April 2026, Gubernur Anwar Hafid meresmikan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba di Kabupaten Sigi.
Pembangunan jalan sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter tersebut didukung melalui dana CSR PT Anugerah Lestari Power.
Tak hanya itu, pada 10 Juni 2026 lalu di Jakarta, Pemprov Sulteng juga berhasil membangun kemitraan dengan 16 perusahaan tambang untuk memperbaiki ruas jalan provinsi Towi–Kolonodale.
Melalui skema gotong royong tersebut, terkumpul komitmen pendanaan CSR sekitar Rp355 miliar untuk mendukung pembangunan jalan yang menjadi urat nadi transportasi di wilayah Morowali Utara.
Dalam pemaparannya di hadapan para pelaku usaha tambang, Anwar Hafid menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi pembangunan jalan melalui dana CSR lahir dari kondisi keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Menurutnya, sejak 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Pada 2026, pemerintah pusat kembali melakukan penyesuaian anggaran yang berdampak pada pengurangan APBD Sulawesi Tengah sekitar Rp1,2 triliun.
Akibatnya, total APBD yang sebelumnya berkisar Rp5 triliun menyusut menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
“Karena itu kami mengajak para pelaku usaha pertambangan untuk berpartisipasi membantu perbaikan jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan,” ujar Anwar Hafid.
Ia menegaskan bahwa skema yang diterapkan bukan berupa penyerahan dana tunai kepada pemerintah daerah. Seluruh pekerjaan fisik dilakukan langsung oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan menunjuk kontraktor masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, hanya bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan teknis melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung), kemudian menerima hasil pekerjaan sebagai hibah aset setelah proyek selesai.
“Pemprov tidak menerima uang tunai dari perusahaan. Yang kami terima adalah hibah aset berupa jalan yang telah selesai dibangun sesuai standar teknis yang ditetapkan,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode tersebut.
Anwar Hafid mengakui bahwa ruas jalan Buleleng–Matarape selama ini belum mendapatkan penanganan optimal akibat keterbatasan anggaran.
Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan prinsip kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia juga mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang telah berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk pada ruas jalan nasional yang berada di kawasan industri pertambangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab dalam konsorsium tersebut relatif ringan bagi setiap perusahaan.
Menurutnya, apabila panjang jalan dibagi kepada seluruh peserta, maka masing-masing perusahaan hanya menangani sekitar satu kilometer ruas jalan dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar per perusahaan.
“Dengan semangat gotong royong, beban pembangunan menjadi lebih ringan dan hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi, termasuk PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, serta sejumlah perusahaan tambang lainnya, menyatakan dukungan terhadap program percepatan pembangunan jalan provinsi melalui skema CSR tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh perusahaan pemegang IUP.
Setelah itu, masing-masing pihak akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan perbaikan ruas jalan provinsi yang menjadi objek program gotong royong pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani keuangan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan wilayah di sekitar area operasionalnya.
(Amir).
